oleh

Misteri Kapal 7,1 M Pemda SBB, Dari Rekomendasi Putus Kontrak BPK Hingga Denda Capai Milyaran Rupiah

banner 468x60

Piru, suarareporter. com– Keberadaan Kapal Misterius senilai 7,1 Miliar milik Pemda seram Bagian Barat (SBB), hingga kini belum diketahui pasti kapan akan muncul di permukaan perairan Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini.

Proyek kapal yang dikerjakan sejak tahun 2019 ini, masih menjadi tanda tanya masyarakat. Pasalnya, anggaran untuk pembuatan kapal yang katanya mewah ini, cukup menguras kantong APBD SBB.

Salah satu sumber yang enggan namanya dipublikasikan saat dimintai keterangan terkait proyek kapal misteruis tersebut memaparkan. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rekomendasinya telah menegaskan untuk pemutusan kontrak. Dan telah diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan audit LKPD tahun 2020.”

“Terkait dengan temuan tahun 2020 hasil pemeriksaan BPK menggambarkan, bahwa adendum yang diberikan oleh PPK itu ditolak oleh BPK.” Ujar sumber.

Sumber menambahakan, dengan demikian, tidak ada ruang untuk pihak ketiga (Kontraktor), untuk melanjutkan pekerjaaan tersebut di tahun berikut. Karna kontraknya selesai per 31 Desember 2020.

“Jadi sudah direkomendasikan oleh BPK untuk putus kontrak. Karena tahun kontraknya itu tahun tunggal bukan tahun jamak. Pemberian adendum juga ditolak oleh BPK, karena tidak ada alasan mendasar buat PPK memberikan persetujuan penambahan hari kerja, yang diajukan oleh pihak ketiga.” Jelas sumber.

Menurutnya, sampai audit BPK selesai, tidak muncul pemutusan kontrak oleh PPK. Bahkan lanjut sumber, PPK dipanggil untuk diminta melakukan pemutusan kontrak, namun hingga hari ini, pemutusan kontrak belum dilakukan oleh pihak PPK denga pihak ketiga.

Ditambahkan, sampai hari ini pihak ketiga belum melakasanakan rekomendasi BPK, untuk membayar garansi Bank maupun denda keterlambatan kepada Pemerintah Daerah yang sudah berkisar milyaran rupiah.

“Jadi denda di tahun 2020 itu masih sekitar 900 juta, sakarang sudah naik berkiaar 3 Milyar lebih”. beber sumber.

Sementara itu, kepala Inspektorat Daerah SBB Isyan Latuconsina yang dikonfirmasi diruang kerjanya terkait persoalan ini, Jumat (10/6) mengatakan. Pihak Inspektorat telah melakukan panggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek kapal tersebut.

“Untuk kepastian itu, tadi saya baru panggil dinas terkait diantaranya itu adalah mantan kepala dinas Perhubungan yang lama dan yang sekarang, PPK, ditambah bendahara pengeluaran tahun itu serta Kasubag perencanaan.” Ujar Isyan.

Kata dia, pemanggilan tersebut sehubungan dengan temuan BPK tahun 2020 maupun 2021. Dimana ada rekomendasi yang sudah dikeluarkan BPK terkait dengan persoalan kapal itu kapan berada di SBB.

Lanjut Latuconsina, pihaknya belum bisa memastikan status kapal itu seperti apa, sehingga pihak Inspektorat akan mendengar penjelasan orang-orang terkait yang berhubungan langsung dengan kapal tersebut.

Dirinya berharap, pihak terkait harus mematuhi rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh BPK. Sehubungan dengan pemutusan kontrak maupun kewajiban pihak ketiga untuk membayar denda keterlambatan itu.

“Jadi kita mengikuti prosedur pemutusan kontrak, kemudian pihak penyedia barang dan jasa itu harus diminta pertanggungjawaban untuk membayar denda keterlambatan.” Tambahnya. (jul)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed